GERAM Palangka Raya Tolak Kenaikan Harga BBM

Pulusan mahasiswa dari berbagai elemen mahasiswa di Palangka Raya menggelar unjuk rasa di Bundaran Besar Palangka Raya, Senin (17/06/ 2013), menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.  Dalam aksinya para mahasiswa menyerukan untuk melawan dan menurunkan pemerintahan SBY-Boediono yang dinilai telah mengkhianati rakyat dengan menaikkan harga BBM.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (GERAM) berasal dari sejumlah organisasi FMN, GMNI, HMI, PMII, KAMMI, GMKI, PMKRI, KNPI-Kota Palangkaraya, BEM UNPAR, DEMA STAIN, HIMABARUT, BOM-BK, HIMAPAKAT melakukan aksi di Depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka membawa berbagai poster yang bertuliskan tolak kenaikan harga BBM.

“Hal ini sangat beralasan, sebab dengan kenaikan harga BBM tersebut, kata M. Fahrul Riannur selaku korlap, akan berdampak terhadap kenaikan harga semua bahan kebutuhan pokok. “Itu akan memberatkan rakyat. Kita semua yang akan merasakan dampak kenaikan harga BBM itu,” ucapnya.

Disisi lain subsidi BBM yang menurut pemerintah membengkak akibat tingginya jumlah Import minyak (990 barrel perhari), kenyataannya diakibatkan kerana jumlah import yang dilakukan oleh pemerintah melebihi kebutuhan import sebenarnya (860 barrel/hari). Artinya, terdepat selisih angka yang “digelapkan” oleh pemerintah sebesar 130 ribu barrel/hari, dengan nilai US$.13 Jt/hari, sama dengan Rp. 124,8 Milliar/hari atau Rp. 1, 498 Trilliun/tahun.

Anggaran subsidi BBM yang disampaikan oleh pemerintah untuk 46,7 Kl. Senilai 69, 150 T. ternyata melebihi kebutuhan biaya Import yang sebenarnya mencapai 69,120 T. Artinya bahwa, Mark up jumlah import dan pembengkakan jumlah anggaran tersebut, pemerintah sudah mengantongi keuntungan sebesar 31, 7 T/tahun. Sedangkan kompensasi yang diberikan kepada Masyarakat seperti BLSM, sama sekali tidak menjawab kebutuhan Rakyat.

Dalam aksi ini mereka juga meminta audiensi langsung dengan para Anggota DPRD Kalteng, yang pada saat itu tengah melakukan Rapat Paripurna. Aksi sempat terjadi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa kesal karena sikap lamban para Anggota DPRD Kalteng menerima audiensi mereka, sehingga para pengunjuk rasa berusaha menerobos masuk. Hingga akhirnya mereka diterima masuk oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Ir Arief Budiatmo, Ketua Komisi D Walter Penyang, anggota Komisi A Kamsiah A Mamat serta Amirudin.

Dalam audiensi itu, perwakilan mahasiswa  melanjutkan pembacaan tuntutannya, yang terdiri dari 14 poin. Diantaranya adalah rebut kedaulatan rakyat atas sumber daya alam dan laksanakan reforma agraria sejati, cabut UU Migas no 22 tahun 2001, UU no 11 tahun 1967, dan UU penanaman Modal no 25 tahun 2007 yang mengabdi pada imperialisasi, serta Pemerintah segera meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi masa, nasionalisasi.

Aksi kemudian dilanjutkan di Sekitar Bundaran Besar, Palangka Raya, sehingga sempat membuat macet arus lalu lintas yang melintasi jalan utama. mahasiswa ini sempat berulang kali mengehantikan paksa mobil berplat merah di bundaran besar. Namun lagi-lagi aksi ini segera dikendalikan oleh aparat keamanan dari jajaran kepolisian.

Aksi diakhiri dengan mengganti spanduk iklan di pangkal bundaran besar Yos Sudarso dengan poster menolak kenaikan harga BBM. Secara keseluruhan, aksi ini berjalan aman dan terkendali di bawah pengawasan aparat kepolisian.